Lumajang (humas) Pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 resmi digelar pada Kamis (31/07/2025) di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang pendidikan.
Acara tersebut dihadiri sekitar 150 peserta, terdiri dari seluruh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Pendma) Kementerian Agama dari 38 kabupaten/kota, perwakilan Dinas Pendidikan, serta utusan dari masing-masing kecamatan se-Jawa Timur. Rapat koordinasi ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk:
• Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan;
• Melakukan verifikasi dan validasi data ATS secara akurat;
• Menyusun basis data terkini untuk mendukung intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Kepala BBPMP Jawa Timur dalam sambutannya menegaskan bahwa upaya penanganan ATS tidak bisa hanya bergantung pada pembangunan fisik sarana pendidikan, melainkan memerlukan pendekatan strategis yang lebih menyeluruh. Ia menyoroti tiga fokus utama:
- Revitalisasi Program Wajar 13 Tahun, dengan menambahkan satu tahun pendidikan prasekolah sebelum anak memasuki jenjang TK atau RA, sebagai fondasi kesiapan anak untuk belajar;
- Penguatan Wajib Belajar Pendidikan Menengah, di mana penanganan ATS harus terintegrasi dalam sistem pendidikan menengah;
- Reintegrasi Anak Putus Sekolah, melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal seperti kejar paket.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyebab anak tidak sekolah sangat beragam—mulai dari keterbatasan ekonomi, peran sebagai tulang punggung keluarga, hingga kurangnya akses pendidikan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus kontekstual dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Doa pembuka pada acara ini dipimpin oleh Kasi Pendma Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Edi Nanang Sofyan Hadi, yang juga turut menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen Kementerian Agama dalam mendukung upaya penuntasan ATS.
Melalui sinergi lintas sektor antara Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan unsur pemerintahan kecamatan, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam menekan angka anak tidak sekolah dan mewujudkan pemerataan hak pendidikan bagi seluruh anak di Provinsi Jawa Timur.(AG/IJ)
