Lumajang, (Humas) —Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Lumajang melaksanakan apel rutin pada Senin, 8 September 2025 bertempat di halaman kantor setempat. Apel dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Kasi PD Pontren), Sudihartono, dengan peserta kepala Kankemenag,Kasubag TU,Kepala seksi,penyelenggara Zakat dan Wakaf serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam.
Dalam amanatnya, Sudihartono menyampaikan informasi penting terkait perkembangan izin operasional pondok pesantren. Ia menjelaskan bahwa baru-baru ini Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur melalui Kabid Pondok Pesantren melakukan verifikasi dan visitasi di beberapa pesantren di Lumajang.
Dari 21 pesantren yang mengajukan izin, sebagian sudah selesai proses di tingkat kabupaten dan provinsi, bahkan ada yang sudah memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI.
“Alhamdulillah, proses verifikasi berjalan lancar. Beberapa pesantren sudah dinyatakan lolos dan SK izin operasionalnya telah terbit dari pusat,” terang Sudihartono.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa batas akhir pendaftaran Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam adalah Jumat, 12 September 2025. Selanjutnya, berkas pengajuan akan diseleksi hingga tanggal 15 September 2025.
Bantuan ini meliputi satuan pendidikan formal pesantren, PKPPS (Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah), madrasah diniyah, hingga lembaga pendidikan Al-Qur’an (LPQ).
“Bagi lembaga yang memenuhi syarat dan masih aktif, silakan segera mengajukan. Masih ada waktu sampai tanggal 15 September,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sudihartono menyampaikan bahwa insentif guru pesantren yang aktif dan memiliki izin operasional resmi tetap diberikan. Ia juga melaporkan bahwa blangko ijazah untuk PKPPS telah didistribusikan ke 14 lembaga di Lumajang, sebagian sudah diambil dan sebagian masih berada di Seksi PD Pontren.
Apel rutin ini menjadi sarana bagi jajaran Kemenag Lumajang untuk memperkuat komitmen, kedisiplinan, sekaligus menyampaikan informasi penting terkait program dan layanan pendidikan keagamaan di daerah
